Program Bedah Rumah Jabar Dimulai, Dedi Mulyadi Targetkan 40.000 Rumah Layak Huni
0 menit baca
 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Poto ist |
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbesar dalam program ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM secara resmi memulai pelaksanaan renovasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyampaikan bahwa program ini akan menjangkau puluhan ribu rumah di Jawa Barat.
"Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP," ujar KDM saat berada di lokasi rumah milik salah satu penerima manfaat, Ibu Lis Mulyani.
Dalam kunjungannya, KDM juga meninjau langsung kondisi rumah warga yang menjadi sasaran program. Salah satunya adalah rumah milik Lis Mulyani, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni menjadi perhatian dalam program ini.
Selain bantuan renovasi rumah, KDM juga memberikan tambahan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Ia menyebutkan adanya bantuan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha yang dijalankan oleh warga.
"Dari Menteri KKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya," ujar KDM.
Lis Sumiati, sebagai penerima manfaat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti, tidak hanya untuk memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga untuk mendukung usaha yang dijalaninya.
"Terimakasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri," tuturnya.
Program bedah rumah ini dirancang untuk menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan target 10 rumah tidak layak huni di setiap desa di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerataan bantuan dapat tercapai secara menyeluruh.
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi terbesar, yakni hampir mencapai 40.000 unit rumah.
Setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta biaya tenaga kerja. Program ini juga dirancang agar melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dalam proses pelaksanaannya, program ini menggunakan mekanisme tender rakyat melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Sistem ini memungkinkan proses pengadaan bahan bangunan dilakukan secara transparan dan kompetitif.
Melalui mekanisme tersebut, kelompok penerima manfaat yang terdiri dari 10 orang akan mengundang tiga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) toko bangunan terdekat untuk mengikuti proses penawaran. Mereka akan bersaing memberikan harga terbaik untuk penyediaan bahan bangunan.
Sebagai contoh, di Desa Banyusari, dari total anggaran sebesar Rp175 juta untuk 10 rumah, hasil tender rakyat menunjukkan efisiensi yang signifikan. UMKM pemenang mampu menyediakan kebutuhan pembangunan dengan nilai Rp164 juta.
Sementara itu, biaya untuk tenaga kerja atau tukang ditetapkan sebesar Rp25 juta untuk 10 rumah. Sisa anggaran yang diperoleh dari hasil efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk pembelian bahan tambahan guna meningkatkan kualitas bangunan.
Maruarar menilai bahwa program bedah rumah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi di daerah. Keterlibatan UMKM lokal dinilai mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, program ini juga dianggap sebagai bentuk keadilan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak huni.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa di wilayahnya, program bedah rumah BPPS akan menyasar sebanyak 966 unit rumah tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut tersebar di 63 desa yang berada di 23 kecamatan di Kabupaten Bandung.
Ia berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pengentasan masalah perumahan di daerahnya.
Dengan dimulainya program bedah rumah ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal diharapkan mampu memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di Jawa Barat dan wilayah lainnya di Indonesia.
Red.
