Andi Setiadi: LCC MPR RI 2026 Bukan Sekadar Salah Teknis, Ada Masalah Serius di Sistem
0 menit baca
Video yang beredar luas di TikTok, X (Twitter), hingga Facebook memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara jawaban peserta dengan keputusan dewan juri. Sejumlah warganet menilai jawaban peserta secara substansi sudah benar, namun tetap dianggap berbeda oleh pihak juri. Situasi itu kemudian memicu perdebatan panjang dan menarik perhatian publik secara nasional.
Di tengah derasnya respons masyarakat, banyak pengguna media sosial mempertanyakan standar penilaian yang digunakan dalam kompetisi tersebut. Beberapa di antaranya menilai bahwa dalam ajang resmi berskala nasional, mekanisme penilaian seharusnya disampaikan secara lebih terbuka agar tidak menimbulkan multitafsir maupun dugaan ketidakadilan di tengah peserta dan masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, pihak MPR RI disebut telah melakukan evaluasi internal serta mengambil langkah penonaktifan sementara terhadap dewan juri dan pembawa acara (MC) untuk kepentingan peninjauan ulang sistem pelaksanaan kegiatan.
Pihak MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi serta menegaskan bahwa setiap kegiatan edukatif harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, dan keadilan. Selain itu, MPR RI berkomitmen untuk memperbaiki sistem penilaian, mekanisme klarifikasi jawaban, serta tata kelola kompetisi agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Di tengah polemik tersebut, Sekretaris Jenderal LPP-GPK Garda Pengawas Kebijakan, Andi Setiadi, memberikan kritik tajam terhadap pelaksanaan lomba yang kini menjadi perhatian publik.
Andi Setiadi menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan sudah menyentuh aspek kredibilitas dan integritas penyelenggaraan. Ia menilai bahwa ketika penilaian dalam ajang resmi tidak konsisten dan menimbulkan perdebatan luas di ruang publik, maka hal tersebut secara langsung berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi dalam mekanisme penilaian yang dinilai menjadi akar utama munculnya kecurigaan publik. Menurutnya, dalam kegiatan berskala nasional yang melibatkan institusi negara, standar transparansi seharusnya berada pada level tertinggi.
Lebih lanjut, Andi menilai bahwa langkah penonaktifan juri dan MC tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah evaluasi total terhadap sistem penilaian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Andi juga memperingatkan bahwa jika persoalan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka dampaknya dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara negara.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap proses kegiatan berskala nasional. Menurutnya, semua mekanisme harus dapat dijelaskan secara transparan, diuji secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan kepada publik tanpa ruang abu-abu dalam proses penilaian.
“Demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, kami berharap pihak dewan juri yang terlibat dalam polemik ini dapat menyampaikan klarifikasi secara terbuka, serta apabila diperlukan, menyampaikan permohonan maaf kepada publik jika memang terdapat kekeliruan dalam proses penilaian,” ujarnya.
Editor: Andi Setiadi
Media: infojabar1.com
