Bupati Bandung Raih Penghargaan Nasional MBG 2026, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Sirkular
0 menit baca
 |
| Bupati kabupaten Bandung Dadang Supriatna saat menerima penghargaan di Jakarta |
JAKARTA, infojabar1.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Ia menerima penghargaan Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award dalam ajang Food Summit 2026 yang diselenggarakan CNBC, Senin (27/4/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Dalam keterangannya, KDS menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun dengan solid. Ia menyebut, pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan.
Dengan sistem tersebut, seluruh data di lapangan dapat dipantau secara real-time, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan penanganan masalah secara cepat.
“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi secara signifikan.
Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program MBG mencapai Rp5,4 triliun. Dari angka tersebut, nilai perputaran ekonomi bersih yang dirasakan masyarakat diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.
Angka ini menunjukkan bahwa program MBG tidak sekadar program bantuan, melainkan juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan efek berantai bagi pelaku usaha, petani, hingga sektor distribusi pangan.
Meski demikian, KDS mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan akibat program tersebut perlu diimbangi dengan strategi pengendalian inflasi yang tepat.
“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.
Dalam konteks ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memastikan bahwa produksi beras daerah masih berada dalam kondisi aman. Produksi beras yang mencapai 328.000 ton per tahun dinilai mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, kebutuhan masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian pangan.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman). Program ini bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan secara mandiri.
“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambah KDS.
Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal. Konsep ini sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular di masyarakat.
KDS juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Ia mendorong adanya kebijakan yang mampu menyelaraskan harga antara koperasi dan pasar, termasuk melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjamin ketersediaan bahan baku program MBG.
Menurutnya, program MBG memiliki peran strategis sebagai off taker bagi hasil pertanian masyarakat, karena pembelian dilakukan oleh negara.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bandung dinilai berhasil menghadirkan model implementasi program pangan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Editor •Andi Setiadi
Media infojabar1.com
